see..feel..think..write


ROLE OF AFRICAN UNION IN MAINTAINING HUMANITARIAN CRISIS IN DARFUR WAR PERIOD 2003-2009
September 8, 2010, 12:47 pm
Filed under: academic research

PERANAN AFRICAN UNION DALAM MENANGANI KRISIS HUMANITER PADA PERANG DARFUR PERIODE 2003-2009

ABSTRAK: Perang Darfur merupakan perang internal di Sudan yang disebabkan dari kombinasi warisan perang Sudan Utara-Selatan dan ketidakstabilan intern negara. Perang yang dikategorikan sebagai genosida ini sangat membutuhkan bantuan dari pihak ketiga, salah satunya adalah AU yang merupakan IGOs regional di Afrika. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa AU telah menjalankan tugasnya sebagai IGOs khususnya sebagai wadah dan pusat pembentuk kerjasama. Peranan AU dapat dilihat dengan dibentuknya AMIS; UNMIS; UNAMID; ISPToD; bantuan internasional baik dalam bentuk finansial maupun tambahan pasukan; kerjasama dengan ICC; serta sejumlah perjanjian antara GoS, SLA/M dan JEM

Negara di kawasan Afrika merupakan daerah rawan konflik. Walaupun begitu, fenomena konflik itu tetap menarik untuk dikaji, sekalipun dengan adanya  keterbatasan data, khususnya data primer. Melalui penulisan ini, penulis berusaha mengolah data yang telah didapat serta menyajikan hasil penelitian mengenai peranan AU dalam menangani krisis humaniter pada Perang Darfur. Dengan adanya tulisan ini, diharapkan banyak orang mendapatkan informasi baru, khususnya mengenai Darfur.

Sudan merupakan negara di Afrika Utara yang merupakan bekas jajahan Inggris yang telah meraih kemerdekaannya pada tahun 1956. Selama masa penjajahan, Inggris membagi Sudan menjadi dua bagian besar yaitu Sudan Selatan dengan mayoritas agama Kristen dan Animisme; serta Sudan Utara dengan mayoritas Islam. Tujuan utama kebijakan ini ialah untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat Sudan selatan (Kristen) agar tidak mendapat pengaruh tradisi muslim dari Sudan Utara. Sebagai hasilnya, kebijakan ini menjadi bibit konflik keagamaan yang berlanjut kepada perang saudara lainnya.

Selain itu, Sudan tercatat sebagai salah satu negara terbesar di Afrika yang terdiri dari bermacam-macam kelompok etnik. Setiap etnik memiliki kepentingan masing-masing sehingga banyak terjadi konflik. Salah satu konflik besar yang akan dibahas pada makalah ini adalah Perang Darfur. Dikatakan sebagai perang karena konflik antar suku ini telah melibatkan sejumlah senjata api, sehingga eskalasinya meningkat ke kategori perang.

Darfur merupakan wilayah Sudan bagian Barat dan memiliki arti sebagai kampung halaman bagi etnik Fur. Dua kelompok utama yang mendominasi daerah ini adalah etnik Arab (yang kemudian dikenal dengan Janjaweed-kelompok Arab yang bekerja sama dengan pemerintah Sudan) dan etnik Afrika. Perang Darfur yang terjadi pada tahun 2003-2010 disebabkan oleh dua faktor, baik faktor internal yang berasal dari Darfur sendiri, serta faktor eksternal yang merupakan warisan konflik Sudan Utara-Sudan Selatan.

Faktor eksternal yang merupakan warisan konflik Sudan Utara dan Selatan terjadi karena kebijakan pembagian wilayah yang dilakukan selama kolonialisasi Inggris. Dalam sejarah, tercatat ada dua kali perang antara Sudan Utara dan Selatan. Yang pertama terjadi tahun 1960-1972 dan diakhiri dengan perjanjian di Addis Ababa (Addis Ababa Agreement-AAA) serta didukung oleh Dewan Gereja Dunia (World Council of Churches). Perang Kedua kembali terjadi pada tahun 1983-2002, dan diakhiri dengan penandatanganan Protokol Machakos yang malah memicu terjadinya Perang Darfur.

Di samping itu, faktor eksternal yang diperoleh semakin diperparah oleh faktor internal Perang Darfur yang diakibatkan salah satunya karena persaingan antara etnik Arab dan Afrika dalam hal penguasaan sumber daya alam. Persaingan ini seringkali berujung pada konflik dan akhirnya mengarah pada tindakan pembantaian terhadap beberapa etnis, dalam hal ini adalah kaum Arab yang melakukan pembantaian terhadap kaum Afrika. Pembantaian ini pun ternyata mendapat dukungan dari pemerintah saat itu, yaitu Presiden Omar Al-Bashir. Ketidakstabilan kepemerintahan di Darfur, ketidakjelasan hukum yang berlaku, penindasan Janjaweed yang dilegalkan GoS, sertat faktor eksternal  lainnya telah memberikan kontribusi yang sangat buruk bagi situasi humaniter di Darfur.

Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam peperangan tersebut antara lain adalah Government of Sudan (GoS), Janjaweed, Sudan Liberation Army (SLA/M), Justice and Equality Movement (JEM), serta etnik Afrika yang menjadi korban pembantaian. Tindakan penindasan yang dilakukan oleh Janjaweed terhadap etnik Afrika antara lain membakar perkampungan, merampas harta benda kelompok Afrika, menculik anak-anak, memperkosa wanita, menghalangi sejumlah orang untuk kembali ke rumah, meracuni persediaan air, menghancurkan lumbung-lumbung makanan, melakukan pemboman, serta membunuh para penduduk sipil dalam rangka pembersihan etnis. Tindakan radikal ini pun mendapat tanggapan dari berbagai tokoh, sehingga fenomena Perang Darfur ini dikategorikan sebagai salah satu tindakan genosida terbesar saat ini. Bahkan akan lebih tepat jika dikatakan sebagai the forgotten war.

Sebagai bagian dari negara Afrika, maka kehadiran AU sebagai pemersatu negara-negara di Afrika cukuplah penting. Sebagai Inter-Governmental Organizations (IGOs) yang lebih mengetahui Afrika, AU harus berusaha untuk mempromosikan persatuan dan solidaritas di antara negara-negara Afrika; untuk berkoordinasi secara intensif dengan penduduk sipil maupun pemerintah untuk mengembangkan negara; untuk melindungi kedaulatan dan integritas teritori dari negara anggota; dan untuk mempromosikan kerjasama internasional dalam kerangka kerja PBB, sebagaimana yang tercantum dalam tujuan awal dan visi pembentukan AU.

Berikut ini merupaka kerangka berpikir yang digunakan oleh penulis dalam meneliti peranan AU dalam menangani krisis humaniter pada Perang Darfur periode 2003-2009.

Keterangan:

1. Suatu perang terjadi ketika ada konflik. Ketika konflik sudah menggunakan senjata api, maka dikategorikan sebagai perang. Dilihat dari faktor penyebabnya, maka Perang Darfur terjadi akibat konflik etnik. Konflik etnik terjadi karena tiga hal, yaitu nationalism (keinginan membentuk negara baru); ethnocentrism (menganggap etnik sendiri lebih unggul dibandingkan dengan etnik lainnya); dan ethnic group (kelompok etnik bertikai satu sama lain). Perang Darfur memang merupakan bentuk dari konflik etnis antara etnis Afrika dan Arab, khususnya etnicentrism. Ketika perang ini terus menelan korban jiwa tanpa mendapatkan penanganan yang baik, maka dapat dikategorikan sebagai bentuk tindak genosida.

2. (i) Sebelum memahami konsep genosida, ada baiknya memahami definisi dari Hak Asasi Manusia (HAM). HAM didefinisikan sebagai hak yang melekat pada diri manusia sejak lahir dan tanpa hal tersebut maka mustahil seseorang hidup sebagai manusia. Adanya instrumen pelindung HAM tidak menjanjikan menurunnya tingkat pelanggaran terhadap HAM, hal ini terbukti dengan terjadinya penyangkalan terhadap HAM secara sistemik dan sistematis (Gross Violations of Human Rights) yang mengantarkan kita pada istilah genosida. Istilah genosida diperkenalkan oleh Raphael Lemkin pada tahun 1930. Lemkin membentuk istilah genosida atas dua kata yaitu genos yang berasal dari bahasa Yunani, dan caedere yang berasal dari bahasa Latin. Genos memiliki arti sebagai ras, negara, atau suku bangsa. Sedangkan caedere artinya membunuh. Genosida dalam Perang Darfur memperlihatkan seberapa parah krisis humaniter yang terjadi, terutama dilihat dari jumlah korban tewas dan yang menjadi pengungsi. Pemerintah Sudan pun secara gamblang mempelihatkan bahwa tindakan genosida ini memang nyata terjadi dan membutuhkan pihak ketiga untuk mengintervensi masalah ini. Salah satu yang diharapkan bantuannya secara regional adalah African Union.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       (ii) Tindakan genosida membutuhkan intervensi dari AU sebagai IGOs.   Dalam hal ini, penulis melihat IGOs dari perpektif liberal institusionalisme. Teori ini merupakan hasil pengembangan dari ide Immanuel Kant akan pentingnya organisasi internasional sebagai sarana untuk menciptakan perdamaian. Selain menekankan konsep bahwa hubungan internasional harus bersifat zero-sum-game dan absolute gains, liberal institutionalism juga menekankan pentingnya keamanan, dan organisasi hadir sebagai sarana untuk mewujudkan perdamaian. Hal ini dikarenakan oleh jaminan yang diberikan oleh institusi untuk mempersiapkan kerangka kerjasama sehingga negara dapat bekerja sama di masa depan

Jadi dilihat dari konsep liberal institusionalism, maka peranan AU dalam menangani krisis humaniter pada Perang Darfur harus dijalankan secara damai. Untuk melindungi keamanan kolekftif di kawasan Afrika, maka AU harus aktif mengajak negara-negara kawasan Afrika dan non-Afrika untuk melakukan perundingan, negosiasi, kerjasaama antara anggota, dan lain sebagainya untuk mencari penyelesaian yang terbaik. Adanya standar internasional yang mengatur tindakan IGOs juga mempermudah AU untuk dapat melakukan misi penyelamatan pada Perang Darfur melalui tindakan intervensi humaniter. Dengan konsep dasar kerjasama antar negara, pembentukan IGOs sebagai perantara kerjasama, dan lain sebagainya, maka tepatlah apabila penulis menggunakan konsep liberal institusionalism sebagai pedoman untuk meneliti peranan AU terhadap masalah krisis humaniter di Darfur.

AU sebagai IGOs memiliki beberapa peranan penting, khususnya sebagai IGOs Regional di kawasan Afrika. Tugasnya adalah untuk menjaga kestabilan wilayah Afrika. Peranan yang dimiliki antara lain adalah sebagai arena interaktif; pembentuk dan pusat kerja sama; aktor independen internasional; dan organisasi supranasional. Untuk menjalankan peranan tersebut, AU tentunya dilengkapi dengan sejumlah perangkat kerja. Dalam menangani krisis humaniter ini, perangkat kerja yang lebih menonjol antara lain adalah Peace and Security CouncilI (PSC) dan dibantu oleh The Assembly.

3. Dengan demikian, AU sebagai IGOs Regional berhak melakukan intervensi atas Darfur untuk menangani krisis      humaniter yang terjadi. Dilengkapi dengan perangkat kerjanya, diharapkan AU dapat lebih efektif untuk memaksimalkan peranannya di Darfur. Diharapkan, AU mampu membawa perbaikan atas situasu krisis humaniter, dan akan lebih baik apabila AU bisa menyelesaikan Perang Darfur.

Berikut ini adalah grafik korban perang pada Perang Darfur periode 2004-2009.

Analisa peranan AU dalam menangani Perang Darfur akan dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif. Metode ini berguna untuk menjelaskan suatu fenomena sosial dan menganalisanya dengan berbagai faktor yang mempengaruhi secara lengkap dan sistematis. Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder yang didapatkan bukan dari pihak pertama (informan) secara langsung, akan tetapi dikumpulkan dari berbagai media seperti artikel, jurnal, buku, dan lain sebagainya. Data sekunder dalam hal ini dibagi menjadi dua macam. Pertama, studi kepustakaan yang diambil dari berbagai macam buku dan media. Sumber data ini kemudian digunakan untuk menjelaskan mengenai teori dan konsep yang akan digunakan dalam penelitian ini. Kedua, penelusuran online. Penelusuran online didapat salah satunya dari situs media massa elektronik seperti BBC News guna melengkapi data untuk memberikan gambaran terakhir di Darfur, serta situs AU yang digunakan untuk mengumpulkan dokumen-dokumen terkait dengan pertemuan yang dilakukan AU dalam membahas masalah humaniter yang ada di Darfur.

Teknik analisa penelitian dilakukan dengan mereduksi data, dimana penulis pertama kali menentukan studi kasus yang akan digunakan, kemudian mencari teori yang terkait untuk menjelaskan fenomena tersebut. Setelah mendapatkan sejumlah data, maka data kemudian dipisahkan, berdasarkan kebutuhannya dan mengacu pada konsep dan teori yang ada pada kerangka berpikir.

Hasil dan Pembahasan

Dalam menangani krisis humaniter pada Perang Darfur, AU menggunakan dua perangkat kerjanya, yaitu Peace and Security Cuncil (PSC) dan The Assembly. Dengan adanya PSC dan The Assembly, AU tampak menjadi lebih efektif dalam menangani masalah yang terjadi di Darfur. Beberapa indikator yang digunakan untuk melihat keterlibatan AU dalam Perang Darfur antara lain adalah jumlah perundingan yang dilakukan oleh PSC; keterlibatan AU sebagai mediator dalam perundingan; jumlah bantuan internasional yang dihimpun untuk mengatasi masalah kemanusiaan; serta jumlah perjanjian yang disepakati. Secara garis besar, peranan AU pada Perang Darfur menunjukkan perubahan yang cukup baik.

Walaupun dinamika grafiknya tidak selalu stabil. Di awal tahun 2003, peranan AU masih belum terlalu nampak. Hal ini terjadi bukan karena ketidakpedulian AU dalam mengatasi masalah kemanusiaan. Usia AU yang baru setahun mengakibatkan belum adanya peranan aktif AU, karena AU sendiri masih membenahi dirinya dalam mengatur visi misi serta perangkat kerja yang akan digunakan. Di tahun 2004, perubahan cukup signifikan terjadi, khususnya ketika terjadi gencatan senjata pada 8 April. Pasca gencatan senjata, banyak perjanjian (Perjanjian N’Djamena) yang mulai dirundingkan antara GoS, SLA/M dan JEM. Darfur yang sebelumnya ‘steril’ dari pihak ketiga (pemberi bantuan kemanusiaan) mulai mendapat akses humaniter. Hal ini ditandai dengan munculnya laporan berkala mengenai keadaan kemanusiaan, yang dikenal dengan Darfur Humanitarian Profile (DHP). Selain dibukanya akses humaniter atas Darfur, AU juga berinisiatif menjadi mediator perundingan antara GoS, SLA/M dan JEM. Mediasi ini dibutuhkan karena perjanjian yang disepakati masih sering mengalami pelanggaran. Salah satu kegiatan yang dimediasi oleh AU secara berkala adalah Inter-Sudanese Peace Talks (ISPToD). Terakhir, perubahan signifikan yang terjadi di tahun 2004 adalah munculnya pasukan AMIS yang bertugas untuk menjaga keamanan di Darfur.

Di 2005, peranan AU terhadap krisis humaniter Pada Perang Darfur mengalami penurunan. Hal ini tidak kemudian mengindikasikan bahwa AU telah lepas tangan atas situasi humaniter di Darfur. Pada tahun ini, pihak-pihak berseteru mulai melanggar kesepakatan yang terjadi. Kontrol atas Darfur mulai diperketat kembali. Jumlah korban perang terus mengalami peningkatan, dan akhirnya mendesak AU untuk mau tidak mau bekerja sama dengan UN untuk menangani krisis humaniter ini. Sebagai bentuk kerjasama, maka pada tahun ini dibentuk UNMIS. CPA guna mengakhiri Perang Sudan Utara dan Selatan juga mulai disepakati, namun karena lemahnya hukum di Sudan, makan CPA ini tidak berlangsung lama dan malah tindakan Janjaweed semakin brutal dalam melakukan penindasan. Pada grafik 4.5 terlihat ada perbedaan yang mencolok di akhir tahun 2005, bulan Oktober. Akses humaniter mulai dibajak oleh GoS sehingga menyulitkan pihak ketiga untuk memasuki Darfur dan memberikan bantuan. AU lewat PSC juga berhasil menggalang bantuan finansial yang ditujukan kepada korban perang Dafur.

Atas kebrutalan GoS dan Janjaweed di akhir tahun 2005, maka UNMIS mulai menjalani tugasnya di Darfur. Tugas utama UNMIS adalah merealisasikan DPA. Di tahun ini, intensitas perang di Darfur tampak mulai menurun. Pembahasan PSC mengenai Darfur sudah tidak segencar pada awalnya. Namun pasukan yang telah ditempatkan, seperti AMIS dan UNMIS harus tetap menjaga keamanan di Darfur.

Tahun 2007-2009 tampak bahwa kondisi di Darfur mulai dapat ditangani. Setidaknya, akses humaniter sudah tidak telalu dibatasi. Staff humaniter pun sudah mulai berani kembali. Pada tahun ini, jumlah korban terus menigkat, dan demikian pula dengan bantuan kemanusiaan yang masuk. Walaupun jumlah perjanjian sangat menurun drastis, PSC telah melakukan beberapa perubahan untuk menangani krisis humaniter di Perang Darfur. PSC mulai bekerja sama dengan pihak ICC untuk menangani Perang Darfur. Hal ini dimaksudkan agar peranan AU dalam krisis humaniter di Darfur tidak terpaku pada satu bidang saja, yaitu keamanan. Gagalnya sejumlah perjanjian antara GoS, SLM/A, dan JEM rupanya telah memberikan pembelajaran bagi PSC bahwa ada sector lain yang harus juga diperhatikan. Dengan bekerjasama dengan ICC, diharapkan para penjahat perang dapat ditangkap serta mengakhiri kebijakan Omar Al-Bashir yang melegalkan penindasan terhadap suku minoritas.

Kerjasama PSC dengan ICC ini terbukti cukup efektif. Setidaknya terlihat ada peningkatan yang cukup tajam pada peningkatan keadaan humaniter yang baik di Darfur pada tahun 2009. Setelah sempat dinyatakan perang ini selesai pada tahun 2010, AU tetap menjalankan misinya di Darfur. AU bekerja sama dengan UN untuk memperbaiki keadaan di Darfur, tanpa melupakan untuk mengusahakan implementasi dari perundingan Doha. Pasca dinyatakan selesai pun, bantuan internasional terus mengalir ke Darfur, misalnya Oxfam, UNICEF, bantuan Thabo Mbeki untuk kembali merekonstruksi CPA.

Dengan demikian, AU sebagai IGO regional di Afrika telah memberikan dampak yang cukup baik bagi situasi humaniter pada Perang Darfur, khususnya periode 2003-2009. Keberhasilan terpenting yang dilakukan AU adalah membuka akses humaniter bagi korban Darfur, atas disepakatinya Perjanjian N’Djamena. Peranan AU juga terus ditingkatkan dengan upaya mediasi, perundingan, pengumpulan bantuan, serta kerjasama dengan berbagai pihak untuk menuntaskan masalah humaniter di Darfur. Berikut merupakan grafik yang menunjukkan peranan AU selama kurun waktu 7 tahun dalam menangani krisis humaniter di Darfur.

Di lain pihak, The Assembly juga melakukan beberapa upaya dalam menangani krisis humaniter di Darfur. Pada Perang Darfur periode 2003-2009, The Assembly tercatat tiga kali mengadakan pertemuan guna membahas perkembangan terakhir di Darfur. Pertemuan pertama berlangsung dari tanggal 6-8 Juli 2004; 30-31 Januari 2005; dan 1-3 Juli 2009.

Pertemuan pertama (6-8 Juli) berhasil digunakan AU untuk meningkatkan pasukannya di Sudan. Hal ini sehubungan dengan kesediaan GoS untuk bekerjasama dengan pasukan perlindungan AU. Pada tanggal 30-31 Januari 2005, pertemuan tersebut juga menghasilkan keputusan bahwa PSC harus menjaga situasi di Darfur dan terus melaporkan perkembangan terakhir yang terjadi di Darfur. Berbeda dengan keduanya, kegiatan The Assembly ketiga membahas mengenai campur tangan ICC untuk mengakhiri krisis kemanusiaan yang terjadi di Darfur.

Kesimpulan dan Saran

Pembahasan mengenai krisis humaniter pada Perang Darfur periode 2003-2009 telah memberikan gambaran seberapa parah krisis kemanusiaan akibat Perang tersebut. Jumlah korban yang terus meningkat tentunya membutuhkan intervensi dari pihak ketiga, salah satunya dari IGOs regional, yaitu AU.

Sebagai IGOs Regional di Afrika, AU telah melakukan peranannya sebagai wadah dan pusat bekerjasama. Dibantu dengan PSC dan The Assembly sebagai perangkat kerja, AU telah berhasil memberikan kontribusi atas krisis humaniter di Darfur yang dikategorikan sebagai genosida.

Bentuk peranan AU di Darfur dapat dilihat dari kegiatan PSC untuk meningkatkan situasi keamanan di Darfur. Upaya yang dilakukan PSC antara lain adalah sebagai wadah untuk memberikan informasi pada masyarakat internasional mengenai Perang Darfur yang bisa dikatakan sebagai forgotten war. Dengan bantuan sounding ini, maka setidaknya ada bantuan internasional yang bisa mengalir ke Darfur, salah satu bukti nyatanya adalah bantuan finansial yang diterima pada tahun 2005. Selain itu, peran PSC dalam menjalin kerjasama dengan UN dapat dilihat dengan lahirnya beberapa pasukan penjaga perdamaian, yaitu AMIS, UNMIS, dan yang terakhir UNAMID. Masing-masing penjaga perdamaian tersebut setidaknya dapat menjaga keamanan penduduk di Darfur, dan tercatat ada beberapa perjanjian yang sempat diraih, walaupun sebagian besar tidak dapat diimplementasikan dengan baik. Peranan lain dari PSC adalah mendesak AU untuk menjadi mediator dalam ISPToD antara GoS, SLM/A, dan JEM; dan pada akhirnya PSC bekerjasama dengan ICC untuk menangkap para penjahat perang di Darfur. Hal ini dimaksudkan untuk menghentikan penindasan atas suku Afrika yang mengalami pembantaian secara terus menerus.

AU telah menjalankan peranannya dengan cukup baik pada Perang Darfur periode 2003-2009. Namun, akan lebih baik apabila AU bertindak cepat dalam mengambil keputusan, hal ini didasarkan pada jumlah korban yang terus meningkat dari tahun ke tahun, dan tidak semuanya mendapat bantuan kemanusiaan. Selain itu, setidaknya penegakkan hukum juga harus mulai menjadi prioritas utama untuk menangani krisis humaniter di Darfur. Mustahil apabila AU terus mengusahakan bantuan kemanusiaan, tanpa menghentikan penyebab dari terjadinya krisis humanter.

Daftar Pustaka

BUKU

Burchill, Scott dan Andrew Linklater, dkk.Theories of International Relations Third Edition. New York: Palgrave Macmillan, 2005.

Goldtein S. Joshua dan Jon Pevehouse. International Relations 2006-2007 Edition. New York: Pearson Longman. 2007.

Jemadu, Aleksius. Politik Global dalam Teori dan Praktik.Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008.

Mingst, Karen A.  Essential of International Relations. New York: W.W. Norton & Company, Inc., 2003.

Richardson, James L. Contending Liberalism in World Politics Ideology &Power. UK: Lynne   Rienner Publishers. Inc., 2001.

T.Rouke, John. International Politics on the World Stage. New York: Mc Graw Hill., 2006.

United Nations. “Human Rights, Questions and Anwers”. New York, hal. 4 dalam  Saafroedin Bahar. 1987.

William A,Schabas. Genocide in International Law The Crimes of Crimes. UK: Cambridge University Press. 2000

Situs

“African Union in a Nutshell:Introduction”, Http://www.africa-union.org/root/au/AboutAu/au_in_a_nutshell_en.htm, diakses 15 Februari 2010.

Hizbut Tahrir Indonesia.”Maklumat Politik Sudan”. http://hizbut-tahrir.or.id/2008/08/14/maklumat-politik-sudan/. Diakses 11 April 2010.

“Sudan Country Profile”, http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/country_profiles/820864.stm#leaders, diakses 14 Februari 2010.

“Sudan: Humanitarian Crisis, Peace Talks, Terrorism, and U.S Policy”, http://www.fas.org/man/crs/IB98043.pdf, hal.6

“The war in Darfur”, http://www.news24.com/Content/Africa/Features/964/53390f2c56fd428da673ccf6d678c35c/22-10-2004-09-38/The_war_in_Darfur#,d\ diakses tanggal 14 Februari 2010.

“What is The Crisis in Darfur?”. http://74.125.153.132/search?q=cache:7qMoqzo39fYJ:www.sscnet.ucla.edu/daccampaigns/uploads/WhatIsTheCrisisInDarfurWhatIsTheCrisisInDarfurHistory_of_Darfur_FLYER.doc+history+conflict+of+Darfur&cd=4&hl=id&ct=clnk&gl=id&client=firefox-a, diakses tanggal 15 Februari 2010.

JURNAL

Scott Straus.”Darfur and the Genocide Debate”. Foreign Affaris, Vol. 84, No. 1 (Jan-Feb2005), pp. 123-133. Diterbitkan oleh: Council on Foreign Relations. http://www.jstor.org/stable/20034212. Diakses 30 Maret 2010. hal. 125.


Leave a Comment so far
Leave a comment



Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s



Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: